Menggapai Cakrawala Pembangunan Indonesia

Menggapai Cakrawala Pembangunan Indonesia

Richard Mengko, November 2016

Pengantar.

Ciri utama dari bangsa yang memiliki kemajuan pembangunan yang pesat adalah adanya pemimpin visioner yang mampu melihat peluang dan kebutuhan bangsa jauh ke masa depan. Dan karena pembangunan harus dilakukan dalam masa yang cukup panjang, berarti pergantian pemimpin yang silih berganti harus mampu memahami dan menjalankan tugas sesuai pentahapan dalam masa kepemimpinan nya, sesuai dengan arah yang disepakati.

Itulah sebabnya setiap negara berusaha meletakkan program jangka panjang sebagai landasan dan program jangka pendek sebagai panduan, untuk melaksanakan program pembangunan. Dan bukan hal yang mustahil, apabila dalam menjalankan pembangunan tersebut, ditengah jalan dilakukan koreksi ataupun penyempurnaan terhadap arah jangka panjang, karena dipandang sudah tidak relevan atau kurang memadai.

Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara bukan saja ditentukan oleh kelancaran pelaksanaan pembangunan di lapangan, tetapi juga sangat ditentukan oleh arah pembangunan dan tahap2 yang dijadikan prioritas dari masa ke masa.

Perlu kita sadari bahwa arah pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka pendek merupakan ‘buah pikir’ dari kelompok manusia yang menjadi inti dari program pembangunan tersebut. Jadi bila kita melihat berbagai hasil pembangunan baik itu bangunan, jembatan, listrik, kemajuan ekonomi, kemajuan regulasi, kemajuan budaya dll. tentunya itu hanyalah suatu ‘perwujudan’ dari ‘buah pikir’ manusia yang menetapkannya.

Sehingga dapatlah diambil kesimpulan bahwa ‘visi’ yang dimiliki pemimpin itulah yang menjadi inti dari keberhasilan suatu program pembangunan.

 

Sudah tepatkah visi pembangunan NKRI itu ?

Menjawab pertanyaan ini, bukanlah suatu hal yang mudah. Sejarah memperlihatkan cukup banyak negara dalam waktu tertentu merubah arah jangka panjangnya. Cina dari pendekatan tertutup berubah menjadi negara yang terbuka ekonominya. Finlandia yng awalnya bersandar pada produk agraria me-reformasi negaranya menuju negara manufaktur produk high-tech. Hal ini juga dapat kita rasakan di Indonesia, dimana kegiatan agraria di ikuti dengan kebijakan industrialisasi sebagai prioritas pembangunan di jaman orde baru.

Apapun arah yang dipilih, pada dasarnya kesemuanya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya serta membuka berbagai peluang bagi bangsanya dimasa mendatang.

Sudah sering kita mendengar bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Dan bahwa bangsa yang berhasil adalah bangsa yang mampu membangun keunggulan kompetitif diatas keunggulan komparatif yang dimilikinya.

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dengan jumlah penduduk no 4 didunia serta memiliki berbagai keunggulan komparatif sebagai negara tropis. Luasnya wilayah Indonesia, besarnya jumlah penduduk, kekayaan sumber daya alam, keragaman hayati darat dan laut jelas merupakan modal yang harus dapat diolah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang kita dambakan serta senantiasa mampu berkembang secara berkesinambungan dimasa mendatang.

Banyak pertanyaan dapat kita ajukan untuk mengetahui apakah pembangunan Indonesia sudah memiliki arah yang efektif menuju cakrawala yang kita inginkan. Tulisan pendek ini bermaksud untuk memberi gambaran secara umum agar semua pihak dapat mengolah pemikirannya lebih lanjut untuk sampai pada suatu arah yang kita sepakati bersama. Hal ini sebenarnya menyentuh arah dan pola pikir pembangunan yang sudah lama dikenal dengan istilah ‘Wawasan Nusantara’. Sudah saatnya kini, kita bersama merenungkan kembali arah pembangunan tersebut, dengan memperhatikan berbagai perubahan2 yang telah terjadi disekitar kita, baik IPTEK, ekonomi, politik dunia dan lain sebagainya.

Untuk memudahkan pembahasan, mari kita batasi tulisan pendek ini hanya untuk memberi contoh sebagai gambaran pada isu mendasar yaitu pembangunan infrastruktur fisik serta regulasi yang mengawalnya.

Berbagai kebijakan pembangunan sektor lainnya diyakini akan dapat diturunkan dari kedua kebijakan dasar ini.

Infrastruktur fisik.

Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Indonesia, seperti kita ketahui bersama, terdiri dari belasan ribu pulau dimana sekitar 6000 pulau dihuni oleh penduduk.

Coba kita bayangkan, apabila pemerintah Indonesia dalam setahun memiliki dana untuk membangun 100 pulau yang berpenduduk, maka untuk membangun 6000 pulau berpenduduk kita masih membutuhkan 60 tahun. Apabila dana pemerintah terbatas hanya mampu membangun 10 pulau setahun, maka kita masih membutuhkan 600 tahun. Bayangkan dalam kurun waktu puluhan tahun kedepan, masih akan ada banyak penduduk di ratusan pulau yang belum dapat hidup dengan kesejahteraan seperti saat ini di pulau2 besar lainnya.

Demikian juga hal nya dengan kenyataan pembangunan jalan bebas hambatan. Jagorawi merupakan jalan TOL pertama yang dimiliki Indonesia yang dibangun pada tahun 1978. Hari ini, 38 tahun kemudian, panjang jalan TOL yang dibangun baru sedikit diatas 1000 km. Bila kita melihat peta, jelas bahwa Indonesia membutuhkan ratusan ribu kilometer jalan dengan kwalitas baik. Bila dalam 38 tahun kita hanya mampu membangun sekitar 1000 km, sudah dapat dibayangkan bahwa Indonesia masih membutuhkan ratusan tahun untuk membangun jalan dengan kwalitas baik diseluruh wilayah Indonesia.

Dari kedua contoh diatas, muncullah pertanyaan, apakah cara atau pendekatan pembangunan kita sudah tepat ? Karena salah satu target pembangunan negara adalah terciptanya keadilan di seluruh wilayah (nation-wide equal treatment). Lalu adakah alternatif lain ?

Seringkali kita mendengar bahwa di negara berkembang, pemerintah selalu dihadapkan pada keterbatasan dana dan bahwa peningkatan jumlah dana pemerintah juga tumbuh dengan laju yang tidak cepat. Jadi dapat dibayangkan bahwa untuk memenuhi pembangunan infrastruktur yang di contoh kan diatas, Indonesia masih akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan jumlah pergantian pemimpin yang tidak sedikit.

Tetapi jangan lupa negara2 berkembang lainnya juga menghadapi hal yang sama, keterbatasan dana pemerintah. Dan ada beberapa negara berkembang yang mampu mencari jalan keluar untuk mempercepat laju pembangunan mereka.

Jika kita mengamati negara2 yang mampu berkembang dengan pesat, pada umumnya pembangunan tidak hanya menggunakan dana pemerintah, tetapi melibatkan dana swasta dengan menggunakan pendekatan pemberian insentif (memberi ‘permen’). Hal inipun sudah digunakan oleh pemerintah Indonesia dengan menggalakkan kerjasama pemerintah dan swasta dalam membangun infrastruktur (Public Private Partnership). Lalu mengapa pendekatan ini kurang dapat menggairahkan pembangunan infrastruktur secara masif ? Sepertinya masalah dasarnya terletak pada ‘model bisnis’ yang ditempuh, sehingga swasta merasa kurang tertarik untuk terlibat, karena dipandang sebagai kegiatan yang kurang menguntungkan.

Hal ini secara teknis bisa terjadi karena adanya hambatan dalam pembebasan tanah atau dapat juga terletak pada pembagian keuntungan ataupun lainnya. Salah satu kesulitan lainnya, adalah pemerintah enggan bekerjasama dengan swasta, karena mudah dituding sebagai kegiatan korupsi karena mudah dianggap sebagai kegiatan yang memperkaya pihak /kelompok lain. Disinilah peran pimpinan negara untuk membentuk suatu model bisnis yang legal dengan berbagai regulasi yang mengawalnya.

Berikut adalah sebuah ilustrasi mengenai suatu model bisnis yang dapat dijadikan alternatif.

Bayangkan bila jalan TOL dari Lampung hingga Aceh dapat dibangun dengan dana swasta. Agar biaya yang harus dibayar pemakai jalan dapat ditekan semurah mungkin, maka bisa saja pihak swasta pengelola diberikan hak mengelola tanah di kiri dan kanan jalan TOL tersebut selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian pengembalian dana investasi didapatkan dari fasilitas tambahan yang dibangun di sepanjang jalan TOL dan tidak dibebani pada pemakai jalan. Ruang di samping jalan dapat digunakan untuk hotel, sarana pariwisata, rest area, dll. Rute jalan pun dapat dipilih agar dapat menarik lebih banyak pemakai jalan untuk menggunakan jalan TOL ini. Rumus dasarnya pun mudah dihitung dengan pendekatan, lebih banyak insentif yang diberikan pada pihak swasta, maka jangka waktu pengelolaan fasilitasnya harus lebih pendek dan sebaliknya.

Inti masalah yang ingin disampaikan penulis disini adalah, pemerintah dan masyarakat tidak boleh menyerah pada keterbatasan2 yang kita hadapi saat ini, tetapi harus dapat belajar dari negara lain dan mampu mencari berbagai upaya kreatif, agar pembangunan infrastruktur dapat dipercepat menjangkau seluruh wilayah Nusantara.

Regulasi pengawalan.

 Dalam membangun negara, tentunya berbagai jenis kegiatan perlu dikawal oleh perangkat regulasi.

Pada zaman orde baru, berbagai pembangunan besar dapat dilakukan dengan dikawal oleh kekuasaan. Pada era tersebut regulasi belum terbentuk dengan baik, tetapi pemimpin negara mengawalnya dengan pendekatan kekuasaan (Machtsstaat). Beberapa contoh hal ini antara lain adalah dibangunnya satelit Palapa dan stasiun bumi diseluruh provinsi di Indonesia atau dibangunnya industri pesawat terbang yang hari ini kita kenal sebagai PTDI. Pada era itu, tidak banyak gonjang ganjing regulasi berkenaan dengan aturan dasar yang harus dipenuhi oleh pihak eksekutif.

Lain halnya dengan era setelah 1998, dimana kita semua sepakat untuk meletakkan hukum dan regulasi sebagai landasan dalam semua kegiatan berbangsa kita (Rechtstaat). Dengan perubahan pendekatan ini, perlu kita sadari bahwa kekuasaan sudah tidak dapat lagi mengawal berbagai kegiatan pembangunan seperti hal nya di era orde baru. Sehingga satu2 nya cara untuk mengawal kelancaran pembangunan adalah dengan membuat regulasi yang tepat, transparan dan tidak didasarkan oleh kepentingan kelompok2 tertentu.

Regulasi saat ini masih banyak yang belum lengkap dan belum sempurna, sehingga tidak ada jalan lain, sambil melakukan kegiatan pembangunan, pennyempurnaan regulasi haruslah dilakukan secara paralel.

Dengan cara ini, kita dapat memiliki regulasi yang dapat menjamin adanya kesinambungan yang konsisten dalam mengawal seluruh kegiatan pembangunan, menuju target jangka panjang yang kita sepakati bersama.

Berikut adalah sebuah ilustrasi mengenai suatu model pengembangan regulasi yang dapat dijadikan alternatif.

Belajar dari negara2 berkembang lainnya, salah satu regulasi yang dapat dikembangkan di negara kita adalah mengenai sampah di gerbang jalan TOL.

Pemakai jalan TOL cenderung membuang bukti pembayaran di gerbang TOL, sehingga setiap hari di semua gerbang TOL terjadi penumpukkan sampah yang berisi bukti pembayaran. Hal ini dapat dihindari dengan suatu pendekatan kreatif dimana pada setiap akhir bulan, ada hadiah undian bagi pemakai jalan TOL, sehingga semua pemakai jalan TOL akan cenderung menyimpan tanda bukti setiap melintas jalan TOL. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai ucapan terima kasih dari pengelola jalan TOL pada pemakai jalan (seperti hal nya hadiah dari dunia perbankan pada para nasabah).

Hal yang sama dapat dilakukan juga pada seluruh restoran dan café, karena kedua tempat ini sangat rawan pada jumlah yang harus dibayarkan sebagai pajak (sulit di monitor jumlahnya). Kantor pajak dapat saja memberi undian hadiah setiap bulan pada setiap pengunjung restoran dan café berdasarkan tanda bukti pembayaran yang dimilikinya. Pendekatan ini pada beberapa negara dinilai efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dari restoran dan cafe, karena setiap pengunjung akan meminta tanda bukti dan menyimpannya, sehingga jumlah yang harus dibayarkan ke kantor pajak menjadi transparan.

Yang ingin disampaikan penulis disini adalah bahwa pemerintah dan masyarakat harus senantiasa berupaya mengatasi berbagai kendala melalui pendekatan2 baru dan tidak menyerah pada suatu keaadaan dimana negara dirugikan atau dihambat laju pembangunannya.

Tentunya pendekatan yang diambil tidaklah harus seperti yang disampaikan diatas, masih banyak cara lain yang dapat ditempuh. Yang penting, marilah kita bersama secara konsisten selalu berusaha mengatasi kendala dan berusaha mempercepat laju pembangunan.

Penutup

Tulisan pendek ini dimaksudkan agar kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat haruslah senantiasa memberi upaya untuk menyempurnakan arah pembangunan dan regulasi yang mengawalnya agar kita dapat melaksanakan pembangunan lebih cepat dan tidak menyerah pada berbagai kendala yang dihadapi.

Inti dari kesemuanya ini adalah agar kita semua senantiasa berkehendak melakukan yang terbaik untuk mempercepat, memperbaiki dan meng-koreksi jalnnya pembangunan infrastruktur, yang merupakan faktor utama yang harus dimiliki manusia dalam membangun negaranya, niscaya waktu tempuh menuju cakrawala dapat dipersingkat.

_____________

Ditulis dalam Blogging

Silakan komentar, 'like' juga oke

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Translate • Terjemahkan
Foto Minggu Ini
Boneka Jepang Geisha

Belajar memotret boneka dengan lampu kilat

%d blogger menyukai ini: